Proses pencalonan Hakim Konstitusi yang sudah bergulir di DPR tanggal 20 Agustus 2025 telah memasuki tahapan fit and proper. Dari fakta yang ada fit and proper terhadap calon hakim konstitusi yaitu Inosentius Samsul sebagai calon tunggal untuk menggantikan Prof Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun adalah berasal dari unsur DPR. Dan oleh karena itu…

Jakarta – Perjalanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945, telah banyak mengalami pasang surut. Selain pernah mengalami perubahan sistem pemerintahan, dari sistem Presidensial menjadi sistem parlementer diawal2 kita merdeka tanpa merubah norma di dalam UUD 1945. Juga pada tahun 1949 bentuk negara dari negara kesatuan berganti menjadi bentuk negara Serikat dengan berlakunya…

Jakarta – Di tengah gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, dan menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi tahun 2025, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr.Juanda, S.H.,M.H mengingatkan bangsa dan Pemerintah RI khususnya para anggota MPR RI periode 2024–2029 untuk menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi dan kontemplasi ketatanegaraan….

JAKARTA — Pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak konstitusional Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU Darurat 11 Tahun 1954. Hal itu ditegaskan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, SH, MH. “Abolisi merupakan kebijakan hukum dari Presiden untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang terdakwa dengan pertimbangan…